Search

Ahli Hukum Puskapsi: Kemendagri Lalai Cegah Korupsi Kepala Daerah

Dia pun menilai DPRD sebagai rekan kejahatan bagi kepala daerah dalam melakukan usaha korupsi.

"Faktanya hari ini, DPRD kita masih tidak lebih menjadi partner in crime. Turut memperlancar terjadinya bancaan APBD. Contoh di kasus Malang, Jambi, Sumatera Utara. Jadi sebenernya apakah sistem Pilkadanya yang salah? Bukan," kata Bayu.

Ahli Hukum Puskapsi ini menganggap, aksi tidak sesuai para aktor Pilkada menyebabkan Pilkada menjadi mahal.

"Dan paska-Pilkada, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat, ditambah lagi dengan tidak berfungsinya DPRD, itu adalah penyebab utama dari maraknya korupsi oleh kepala daerah," tandasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: 

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra ditangkap KPK terkait dugaan korupsi jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Let's block ads! (Why?)

Kalo Berita nya Ga lengkap buka link di samping https://www.liputan6.com/news/read/3677949/ahli-hukum-puskapsi-kemendagri-lalai-cegah-korupsi-kepala-daerah

Bagikan Berita Ini

0 Response to "Ahli Hukum Puskapsi: Kemendagri Lalai Cegah Korupsi Kepala Daerah"

Post a Comment

Powered by Blogger.