:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2257047/original/072696200_1529665994-20180622-Anies-Sandi-8.jpg)
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan rincian anggaran dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang diberikan ke Pemprov DKI sebesar Rp 4,29 triliun dan tidak masuk ke SILPA.
"Jadi, ada dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang belum tersajikan. Itu belum bisa dimengerti secara baik," kata Prasetio
Dalam laporan yang diterima DPRD, SILPA DKI 2017 sebesar Rp 13,17 triliun didapatkan dari dua sumber. Sumber pertama dari pelampauan target pendapatan sebesar Rp 2,482 triliun yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 2,21 triliun, dan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp 272 miliar. Sumber kedua berasal dari belanja yang tidak terserap dengan total Rp 11,1 triliun.
Saksikan video pilihan di bawah ini
Mendagri Tjahjo Kumolo mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti walikota atau SKPD dengan syarat sesuai mekanisme dan prosedur.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Anies Baswedan: Penolakan DPRD terkait LKPJ APBD Bersifat Politis"
Post a Comment