:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2392414/original/081889000_1540457182-Peluncuruan-Buku-Ketua-DPR2.jpg)
Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap unsur kepala daerah di Cirebon, Jawa Barat. Dalam OTT tersebut, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra turut diamankan.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, kejadian ini menjadi tanda bahwa sistem demokrasi di Indonesia perlu diperbaiki. Sebab, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan biaya politik yang tinggi.
"Kesimpulan tim ahli yang saya rekrut dengan berbagai kajian-kajian yang ada, politik biaya tinggi, yang ditimbulkan karena pemilihan langsung itu yang menjadi akar persoalan mengapa masalah korupsi bagi para kepala daerah tidak pernah selesai dan bahkan makin," kata Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/2018).
Pria yang kerap disapa Bamsoet ini menilai, seharusnya sistem pemilihan di Indonesia bisa ditekankan pada sistem yang lebih elegan dan bisa mengurangi angka pemicu korupsi jabatan. Walaupun, dia masih menginginkan sistem pemilihan secara langsung.
"Dievaluasi lagi dan kepada sistem yang lebih memungkinkan kita berdemokrasi secara elegan dan tidak berpragmatis," ujarnya.
Menurut dia, jika pemilihan dilakukan secara tidak langsung, maka akan mengurangi angka korupsi. Alasannya, karena biaya politik menjadi lebih sedikit.
"Skalanya mungkin lebih kecil karena di diskusi kita dengan berbagai pihak termasuk penegak hukum mengawasi 50-60 orang DPRD yang memilih kepala daerah jauh lebih mudah dan tidak memerlukan money politic," kata Bamsoet.
Kalo Berita nya Ga lengkap buka link di samping https://www.liputan6.com/news/read/3676624/kepala-daerah-cirebon-kena-ott-ketua-dpr-sistem-demokrasi-perlu-dievaluasiBagikan Berita Ini
0 Response to "Kepala Daerah Cirebon Kena OTT, Ketua DPR: Sistem Demokrasi Perlu Dievaluasi"
Post a Comment