Formappi: Penambahan Kursi Wakil Ketua DPR Hanya Memboroskan Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengevaluasi kinerja DPR Masa Sidang (MS) IV 2017-2018. Pada kesempatan itu, peneliti Formappi Bidang Kelembagaan I Made Leo Wiratma mengkritisi penambahan pimpinan DPR, yakni Utut Ardianto dari Fraksi PDIP.

"Penambahan jabatan Wakil Ketua DPR terlalu mengada-ada karena tujuannya hanya untuk mengakomodasi permintaan PDIP sebagai pemenang pemilu harus mendapat jatah di kursi pimpinan," katanya saat jumpa pers di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (22/5/2018).

Utut sendiri menduduki posisi Wakil Ketua DPR Bidang Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan BURT. Padahal BAKN pada tahun 2009-2014 sudah dibubarkan. Leo mempertanyakan langkah DPR menghidupkan kembali alat kelengkapan BAKN dalam jangka waktu dua tahun.

"BAKN sempat dibubarkan karena selama periode DPR 2009-2014 kinerjanya tidak optimal. Masalahnya, dalam waktu lima tahun saja BAKN tidak optimal apalagi dihidupkan lagi ketika peiiode 2014-2019 yang hanya tinggal 2 tahun," tutur Leo.

"Penambahan jabatan Wakil Ketua DPR ini hanya akan memboroskan anggaran negara karena tidak linear dengan produktivitas yang dihasilkan," imbuh dia.

Selain di tingkat pimpinan, DPR juga merotasi 8 dari 11 pimpinan Komisi DPR yang meliputi Komisi I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan dua badan yakni Badan Legislasi dan BAKN. Sebagian besar rotasi tersebut dilakukan atas permintaan Fraksi Partai Golkar dengan alasan kompetensi dan penyegaran.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebagian fraksi ada yang tidak hadir, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI gagal gelar rapat putusan pengganti Setya Novanto.

Let's block ads! (Why?)

Kalo Berita nya Ga lengkap buka link di samping https://www.liputan6.com/news/read/3534755/formappi-penambahan-kursi-wakil-ketua-dpr-hanya-memboroskan-anggaran

Bagikan Berita Ini